Dalam orasinya Ketua PMII Pekanbaru, Supriadi mendesak Kejaksaan agar menahan dan memeriksa Kepala Dinas Perhubungan Pekanbaru, Yuliarso terkait masalah sistem perparkiran.
"Kami mempertanyakan apakah bapak kejati Riau takut atau ada setoran tentang parkir. Kami minta kejati Riau peka terhadap kesusahan masyarakat terkait Perwako parkir ini," ujarnya.
Selain itu, massa juga mendesak agar Kejati Riau melakukan pemeriksaan terhadap oknum DPRD dan oknum Kejati yang diduga ikut merasakan aliran dana terhadap perparkiran ini.
Meminta Kejati Provinsi Riau untuk melakukan penyelidikan terhadap Kadishub Kota Pekanbaru dan Kepala UPT perparkiran karna di duga telah melakukan pungli terkait dana parkir dengan menjalankan aturan yang tidak sah.
Dalam tuntutannya, Cipayung Plus Pekanbaru meminta Kejati Riau untuk melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Kepala UPT Perparkiran terkait anggaran tarif parkir yang di kutif dari masyarakat tanpa aturan yang sah.
Lalu, meminta Kadishub Kota Pekanbaru dan Kepala UPT Perparkiran agar mengundurkan diri dari jabatannya karena masyarakat kota Pekanbaru Menilai Kadishub telah gagal dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
"Meminta Kadishub Kota Pekanbaru dan Kepala UPT Perparkiran agar bertanggungjawab dengan anggaran dana parkir yang di kutip dari masyarakat tanpa aturan yang sah, karna sudah merugikan masyarakat Kota Pekanbaru," tuntut Supriadi. ***
