Seharusnya ,menurut Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) adalah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
IPLC adalah izin yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair. Izin ini diperlukan untuk memastikan pengelolaan, pengolahan, dan pembuangan limbah cair ke badan air dapat dipertanggungjawabkan dan terpantau.
Dengan tujuan mengurangi beban pencemaran, memastikan air di sumber air tidak tercemar, dan memastikan air di sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan .
Syaifula selaku Asisten Kepala (Askep) di PKS PT.KAN saat dikonfirmasi terkait IPLC yang telah mati melalui whatshapnya ,Rabu ( 20/11/24) malah balik bertanya , " Dari mana infonya didapat pak..pihak Dinas lingkungan hidup kabupaten Rokan Hilir telah berkunjung beberapa waktu lalu di PKS PT.KAN.
Sementara itu kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rohil, Suwandi saat dikonfirmasi melalui whatshapnya membenarkan kalau pihaknya pernah melakukan kunjungan ke PKS PT.KAN guna verifikasi, namun saat ditanya tentang IPLC PKS PT.KAN yang telah mati, Kadis belum bisa menjawab.
" kalau mati atau belum ,saya kurang tahu, nanti saya tanya staf yang membidangi," (jawab Kadis DLH melalui Whatshap).
Jenis sanksi, yang diberikan secara bertahap dari teguran, peringatan, penyegelan, pencabutan izin hingga dilaporkan ke polisi. (***/Vic)
